Minggu, Januari 20, 2013
0 Comments
PENDIDIKAN DAN PERADABAN
BAB I
PENDIDIKAN DAN PERADABAN
Seiring
pembaharuan dan perkembangan zaman, dimana pengetahuan dan keterampilan yang
harus dipelajari bertambah dan berkembang semakin kompleks. Kemudian upaya
pembelajaran tersebut mulai diformalkan dalam bentuk apa yang sekarang dikenal
dengan persekolahan. Dimana proses pendidikan terjadi, menunjukkan bahwa
pendidikan mempunya nilai hakiki tentang harkat dan martabat kemanusiaan.
Didalam (QS. Al-a;raf 179)
“ Dan
Sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakan dari jin dan
manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami
(ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya
untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga
(tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). mereka itu
sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. mereka Itulah
orang-orang yang lalai.” (QS. Al-a’raf :
179 )
A.
Human Investment
Dalam
perspektif politik, pendidikan harus mampu mengembangkan kapasitas dan
kapabilitas individu untuk menjadi warga
negara yang baik. Yang memiliki tingkat kesadaran yang tinggi terhadap hak, kewajiban , tugas dan tanggung jawab
dalam kehidupan[1].
Karena itu pendidikan harus dapat melahirkan individu yang memiliki visi
idelisme untuk membangun kekuatan bersama sebagai bangsa. Menurut Alferd &
Carter (1995)[2]
bahwa vivid an idealism itu haruslah merujuk dan bersumber pada paham ideology
nasional, yang dianut oleh seluruh komponen bangsa. Dalam jangka panjang
pendidikan niscaya akan melahirkan masyarakat yang terpelajar (educated). Yang
kemudian akan membentuk elemen pokok dalam membangun masyarakat madani.
Dengan
demikian pendidikan dalam dimensi yang integrative merupakan usaha seluruh
komponen masyarakat dan bangsa untuk menumbuh kembangkan kekuatan kolektif
dengan meletakkan landasan social budaya, ekonomi dan politik yang kokoh bagi
terciptanya masyarakat sivil yang demokratis. Dalam dimensi ini pula proses
pembangunan pendidikan dapat dilaksanakan dengan tertumpu pada golongan
masyarakat kelas terdidik yang menjadi pilar utama sehingga dapat pula menjadi
salah satu tiang penyangga bagi upaya dalam mewujudkan pembangunan peradaban
masyarakat dan bangsa sesuai dengan tujuan yang diinginkan.
B.
Masalah Yang Perlu Di Benahi
1.
Belum
adanya spesifikasi dan standarisasi tentang peserta didik, kurikulum, dll
2.
Perencanaan
pendidikan masih bersifat terpusat dan belum komprehensif
3.
Walaupun
pemerintah daerah telah memberikan keleluasaan penuh dalam menejemen pendidikan
kepada setiap satuan pendidikan
Disamping
ketiga problema dalam menejemen pendidikan perlu pula diperhatikan 3 kondisi
social yang sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pendidikan didaerah,
antara lain
1.
Kondisi
umum kehidupan masyarakat di daerah dari sisi kesehatanya
2.
Daya
beli masyarakat
3.
Diakui
atau tidak 0bahwa dalam melaksanakan pembangunan pendidikan masih ditemukan
fakta yang saling bertentangan antara dimensi konsumtif dengan dimensi
investatif
Berdasarkan
pemikiran tersebut maka pada era baru kedepan, model model pendidikan yang
berkualitas perlu terus dibina dan dikembangkan agar memiliki peran yang lebih
menonjol dalam mengembangkan kualitas SDM disetiap daerah. Untuk model model
pendidikan yang berkualitas perlu ditata dan dikembangkan sehingga menjadi
komponen yang integral, saling membangun dan saling melengkapi dengan komponen
pendidikan persekolahan lainya.
C.
Tujuan Dan Sasaran Perkembangan
Dalam
aspek peningkatan mutu, relevansi dan daya saing harus di mulai dari upaya
dalam meningkatkan mutu muatan kurikulum yang diarahkan pada :
1.
Regulansi
tuntutan perubahan yang dinamis dan akseleratif, sehingga memberikan makna yang
berarti bagi bekal kehidupan peserta didik dimasa depan
2.
Menghilangkan
tingkat kesenjangan pendidikan
3.
Meningkatkan
daya nalar, apresiasi dan kemampuan belajar peserta didik pada setiap jenjang
pendidikan terhadap tuntutan kurikulum.
4.
Meningkatkan
fungsi dan peran pelayanan sekolah
5.
Meningkatkan
sarana dan prasarana belajarsesuai tuntutan kurikulum
6.
Meningkatkan
status hokum kepemilikan tanah dan wewenang pengelolaanya pada lembaga
pengolahan satuan pendidikan
7.
Meningkatkan
mutu pemeliharaan sekolah
8.
Meningkatkan
jumlah guru dan tenaga pendidik lainya
9.
Meningkatkan
wawasan pengetahuan apresiasi menejemen
yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik setipa sekolah
Sedangkan
pada aspek peningkatan mutu tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan public
harus diarahkan pada :
1.
Upaya
dalam meningkatkan kinerja kelembagaan yang menyangkut system perencanaan,
pembiyaan dan system pelaporan terhadap satuan program penyelenggaraan satuan
pendidikan sehingga tercipta profesionalitas, trasparansi, akuntabilitas dan
pencitraan public yang wajar tanpa syarat
2.
Mengembangkan
inovasi inovasi pembelajaran yang lebih bersifat antisipatif kea rah
peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan
3.
Meningkatkan
kualitas data dan informasi pendidikan yang cepat akurat dan dapt dipercaya
dalam mendukung system pembuatan kebijakan dan keputusan yang menyangkut
menejemen pembangunan pendidikan daerah.
4.
Meningkatkan
peran serta masyarakat, dunia perusahaan dan pendidikan lainya yang diarahkan
pada kebersamaan memikul tanggung jawab
dll
D.
Kebijakan Pembangunan
System
pendidikan yang selalu di dasarkan pada paradigm politik telah terbukti
menghasilkan SDM yang hanya bersifat mekanis dan kurang kreatif. Karena itu,
untuk membangun pendidikan tidak ada alternatif lain kecuali melakukan
pembaharuan orientasi dan pendekatan dalam menejemen pendidikan itu sendiri.
Disamping
itu, kebijakan pembangunan pendidikan nasional kurang menyeluruh dan
terintegrasi antara dimensi dimensi konsumsi dengan dimensi dimensi investatif,
sehingga setiap upaya pembaharuan kurang antisifatif dan berwawasan jauh
kedepan. Akhirnya kebijakan kebijakan dalam pembaharuan system menejemen
pembangunan pendidikan nasional yang seharusnya menyentuh dimensi social,
ekonomi budaya dan politik, malah lebih banyak tergantng pada system politik
yang dianut dlaam menyelenggarakan pemerintahan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar